Special Offer untuk Nazaruddin: Ungkap 10, Gratis 1 (Anda)

Oleh Asrianto Sultan (Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar)

Untuk beberapa hari terakhir, orang Sulawesi Selatan khususnya orang Makassar, atau orang yang tinggal di Makassar, atau orang yang sekarang berada di Makassar, atau sekurang-kurangnya orang yang pernah makan coto Makassar, atau yang paling ekstreme yang sedang membayangkan Makassar *nah loh, hubungannya?, heheheh* pantas untuk tertegun dan merasa malu. Bagaimana tidak, beberapa putra-putri ‘kebanggaan’ Makassar kini diduga terlibat kasus-kasus ‘aneh’, sebut saja Andi Nurpati (Bu Andi) dan Arsyad Sanusi (Pak Arsyad) yang diduga terlibat kasus pemalsuan surat MK dan Andi Mallarangeng (Pak Andi) yang disebut-sebut punya setali satu milyar uang *hahahah* dengan Nazaruddin (Pak Nazar).

Mengingat pakaian kotor di belakang yang mulai mencibir menunggu untuk dicuci dan urusan perut yang mulai heboh menuntut keadilan substansialnya, maka untuk note kali ini, saya akan memfokuskan cerita ‘tak penting ini’ hanya pada kasus yang terakhir disebutkan – Pak Nazar dan Singapuranya.

Pentingnya Jargon “LBHCPTLBHBQ”

Pentingnya jargon “LBHCPTLBHBQ” lambat laun akhirnya diaamiini oleh segelintir elite negeri ini. Bagi teman-teman yang masih bingung apa yang saya maksudkan dengan jargon ‘LBHCPTLBHBQ’ di atas, jargon itu adalah jargon kampanye Jusuf Kalla (Pak Kalla) dalam Pemilu Presiden 2009 lalu yang dihilangkan huruf vokalnya: “Lebih Cepat Lebih Baik”, ngerti?. Gara-gara tidak “LBHCPTLBHBQ” ini, sebagian besar elite eselon 1 dan eselon 2 yang ‘waaoow’ itu mulai tidak nyenyak tidurnya di malam hari, meskipun tidurnya di kasur empuk sekian milyar, di kamar nyaman belasan milyar, dan di rumah mewah puluhan milyar, dan semoga saja tidak dengan ‘istri’ baru bertarif belasan milyar pula *hahahah, becanda*. Bukan hanya masalah tidur yang bermasalah karena tidak nyenyak, tapi juga termasuk masalah makan yang kurang lahap, yang intinya “berilah makanan dan rezeki bagi dirimu dan keluargamu dengan makanan yang halal niscaya Anda dan keluarga Anda akan terhindar dari dahsyatnya api neraka” *hahahah, mengutip isi khutbah Jum’at kemarin di mesjid dekat rumah*.

Masalah tidak “LBHCPTLBHBQ” pertama adalah tidak “LBHCPTLBHBQ” mencekal Pak Nazar ke luar negeri, masalah tidak “LBHCPTLBHBQ” kedua adalah tidak “LBHCPTLBHBQ” menangkap dan memulangkan Pak Nazar kembali ke tanah air, dan masalah tidak “LBHCPTLBHBQ” ketiga adalah tidak “LBHCPTLBHBQ” membungkam Pak Nazar. Semoga saja tidak terjadi tidak “LBHCPTLBHBQ” keempat, kelima, keenam, dan seterusnya, karena kalau itu terjadi, Lembaga Survei Indonesia (LSI) akan ketawa ketiwi dan dengan bangga menuliskan angka 10% hasil servei kepercayaan rakyat terhadap Pak Beye dan Presidennya.

Tidak perlulah diceritakan di sini kronologis kasusnya secara panjang lebar karena saya yakin teman-teman semuanya sudah tahu, bahkan mungkin lebih tahu dari Pak Jafar Hafsah (Ketua Fraksi PD DPR) dan Pak Sutan Batugana (Ketua Bidang Perekonomi PD) *hal ini saya simpulkan dengan begitu hebatnya beberapa teman-teman tentang cerita ini, suatu ketika di gazebo beberapa hari yang lalu. Hahahah* . Namun, salah satu hal menarik dari kasus ini adalah penyataan Pak Nazar yang mengatakan dirinya telah ‘dianiaya’ dan akan melakukan ‘perlawanan’ dari pulau kecil aduhai makmur yang khas dengan patung merlionnya itu.

Pertanyaan “apa yang akan dilakukan Pak Nazar?” yang selama ini berbuah penasaran di segelintir masyarakat akhirnya mulai tercerahkan hari ini. Kedatangan Kompas (Edisi 2/7/2011) *yang sedikit mengagetkan, karena pintu rumah digedor keras tak seperti biasanya oleh Pak Loker Koran subuh tadi* menjawabnya: melalui pengacaranya, OC. Kaligis *kuis: apa kepanjangan dari OC? hahahah*, Pak Nazar mulai membeberkan adanya dana sebesar Rp 9 Milyar yang dibagikan kepada beberapa pelaku deelneming lainnya, menyeruaklah nama-nama seperti Angelina Sondakh dan Mirwan Amir yang yang sekarang menjabat sebagai anggota DPR-RI, Anas Urbaningrum yang sekarang Ketua Umum PD, dan Andi Mallarangeng *sang antagonis jargon “LBHCPTLBHBQ”* yang sekarang menjadi Menpora.

Jempol pertama saya layangkan kepada Pak Nazar karena beliau memilih Singapura sebagai Pentagonya *pentagon adalah nama markas pusat angkatan bersenjata USA dan disebut pentagon karena bentuknya memang pentagon alias bersegi lima*. Alasan utama mengapa Pak Nazar memilih Singapura, bukan karena Singapura belum memiliki perjanjian ekstradisi dengan Indonesia sebagaimana dianulirkan selama ini. Alasan lainnya tentu saja bukan karena Singapura dekat dengan Indonesia yang hanya butuh 20 menit naik kapal dari Pulau Batam, dan juga tentu saja bukan karena di Singapura ada Universal Studio sehingga Pak Nazar bisa menghabiskan waktu berobatnya dengan naik roller coaster dan lain lain sebagainya *ngawur*. Alasan utamanya adalah karena sistem hukum di Singapura memungkinkan warga negara asing mencari keadilan apabila di negara asalnya diduga terjadi praktik pengadilan yang tidak adil. Menurut Anda pintarkah Pak Nazar? Kalau iya, mohon jempol teman-teman juga dilayangkan untuk Pak Nazar seperti yang telah saya lakukan.

Jempol kedua saya layangkan kepada Pak Nazar karena beliau berani, kerennya disebut brave, dan kalau diandaikan Pak Nazar adalah seorang counter terorist di game hebat Counter Strike, maka angka bravery Pak Nazar mencapai 9 atau 10, angka maksimal. Bukti keberanian Pak Nazar di antaranya yaitu: tidak menghiraukan perintah The Majesty Susilo Bambang Yudhoyono sebagai sesepuh PD yang memintanya untuk segera kembali ke Indonesia, ‘mengkhianati’ sederetan petinggi PD, dan mengungkap nama-nama pelaku deelneming lainnya. Pak Nazar menurut saya sudah dapat disejajarkan dengan Pak Inu Kencana *masih ingatkah Anda?* yang membongkar skandal kekerasan di sekolah calon pejabat: STPDN yang sekarang IPDN, Ibu Samiati yang membongkar skandal contek massal, dan Jendral Susno Duadji yang membongkar skandal kroupsi pajak Gayus HP Tambunan meskipun akhirnya dikriminalsiasi dan dikhianati negara.

Jasus Versi Koruptor

Untuk kasus Pak Nazar ini, saya teringat istilah jasus (سجاسو) yang ada waktu di pesantren dulu *hahahah, kayak tong pernah di pesantren*. Jasus adalah bahasa Arab yang artinya mata-mata atau briton kerennya adalah spy. Jasus adalah gelar rahasia seorang santri/santriwati yang telah melakukan pelanggaran tata tertib pesantren dan untuk lepas dari deraan hukuman yang menantinya, maka santri/santriwati itu ditugaskan untuk mencari santri/santriwati pesantren lainnya yang melakukan pelanggaran. Apabila jasus telah mendapatkan pelanggar baru maka gelar rahasia sebagai jasus ini akan dilepaskannya sekaligus lepas dari deraan hukuman. Adil? Iya, efektif? Iya. Inilah strategi hebat kehidupan pesantren untuk menciptakan stabilitas ‘keamanan dalam negerinya’ yang pantas untuk dicontoh ‘negeri luar’: Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berbagai strategi pemberantasan korupsi di negeri ini telah diumpamakan dengan beraneka macam perumpamaan, di antaranya adalah bagai macan ompong atau bagai pisau yang bawahnya tajam dan atasnya tumpul. Perumpamaan tersebut timbul disesuaikan dengan realitas pemberantasan korupsi yang ada yang cenderung tidak ada apa-apanya. Maka dari itu, diperlukan suatu strategi baru nan efektif dalam rangka pembumihangusan budaya korup di negeri ini, yang salah satunya menurut saya yang pantas adalah dengan meniru strategi gelar rahasia jasus yang ada di kehidupan pesantren. Jika hal tersebut diterapkan terhadap pelaku korupsi, adilkah? Adil dengan syarat terlebih dahulu mengembalikan semua kekayaan negera yang telah dikorupsinya. Efektifkah? Saya rasa belum, maka dari itu untuk mengefektifkannya saya melirik strategi pemasaran Matahari Department Store yaitu Buy 1, 1 Free, yang selanjutnya untuk persoalan koruptor dimodifikasi menjadi: Ungkap 10, Gratis 1 (Anda). Saya kira inilah penawaran spesial yang pantas untuk diberikan kepada Nazaruddin: Ungkap 10, Gratis 1 (Anda). Koruptor masuk bui, rakyat sejahtera, negara jaya, MERDEKA INDONESIA.

[ReadMore]

Asrianto Sultan

Menyoal Pidana Denda bagi Koruptor dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Oleh ASRIANTO SULTAN

(Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar)


Pengantar

Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang kemudian diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 telah mengatur berbagai strategi pemberantasan tindak pidana korupsi. Strategi tersebut lebih diperkuat lagi dengan hadirnya lembaga baru yang khusus bertugas memberantas korupsi bernama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Lembaga KPK ini hadir untuk membantu lembaga kepolisian dan kejaksaan yang selama ini dianggap lamban dan memilki integritas yang rendah terkait pemberantasan korupsi, karena beberapa aparatnya pun akhirnya tersangkut dalam beberapa kasus korupsi. Selain itu untuk lebih memperkuat lagi, dihadirkan pula pengadilah khusus untuk mengadili para pelaku korupsi yaitu Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Pengadilan Tipikor) dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Berbagai strategi pemberantasan korupsi di atas, dilakukan dalam rangka pertanggungjawaban pidana dan menciptakan efek jera kepada para pelaku korupsi juga kepada masyarakat.

Pertanggungjawaban pidana dan penciptaan efek jera ini dilakukan dengan mengancam para koruptor dengan pidana berupa pidana mati, penjara seumur hidup, penjara dengan jangka waktu, dan denda yang cukup berat jika dibandingkan dengan pidana-pidana lain dalam peraturan perundang-undangan lainnya.

Hal ini dapat kita lihat dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 2 mengancam para pelaku korupsi dengan ancaman pidana penjara seumur hidup atau ancaman penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Dalam Pasal 3 dapat dilihat bahwa ancaman bagi pelaku korupsi adalah penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun penjara dan paling lama 20 (dua puluh) tahun penjara dan atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Jadi, dari Pasal 2 dan Pasal 3 ini dapat diketahui bahwa kepada para pelaku korupsi diancam dengan pidana penjara seumur hidup, pidana penjara dengan jangka waktu yang relatif lama, dan denda yang cukup berat.

Setelah 10 tahun berlakunya Undang-Undang tersebut (2001-2011), hadirnya lembaga KPK, terlebih lagi hadirnya Pengadilan Tipikor, ternyata hasil yang diharapkan agar perilaku korup di negara ini menurun ternyata tidak tercapai. Malah perilaku korup semakin berjalan mundur dengan pembengkakan jumlah kasus korupsi.

Data yang dirilis oleh Indonesian Corruption Watch (ICW) menunjukkan peningkatan jumlah kasus korupsi dari tahun ke tahun. Data yang dirilis pada Agustus 2010 mendapati 176 kasus korupsi yang sedang ditangani baik itu di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Pada periode sebelumnya yaitu pada Agustus 2009 hanya didapatkan 86 kasus, jadi diperoleh peningkatan kasus korupsi dua kali lipat dari tahun sebelumnya. ICW juga mencatat jumlah pelaku korupsi yang telah ditetapkan sebagai tersangka di semester I tahun 2010 adalah 441 orang sedangkan sepanjang tahun 2009 sebelumnya, hanya 217 orang. Beberapa data ini menunjukkan bahwa tren korupsi di Indonesia semakin meningkat, berbagai strategi dan upaya pemberantasannya belum sepenuhnya efektif, dan lembaga KPK dapat dikatakan belum bekerja secara optimal.

Penyebab

Banyak faktor penyebab kenapa berbagai strategi di atas dinyatakan gagal dalam prosesnya. Faktor yang serupa jugalah yang menyebabkan mengapa jumlah perkara korupsi dari tahun ke tahun semakin meningkat. Faktor-faktor itu di antaranya adalah pertama, kesadaran masyarakat yang masih rendah. Kesadaran masyarakat yang masih rendah akan dampak perilaku korup terhadap kehidupannya sendiri, merupakan salah satu faktor utama penyebab terjadinya korupsi. Seandainya tercipta pola pikir dan pandangan serta kesadaran masyarakat terhadap dampak buruk korupsi pada perekonomian negara dan kehidupan sosial kemasyarakatan, maka peluang untuk pemberantasan korupsi akan lebih terbuka lebar. Hal yang masih termasuk dalam faktor ini adalah cara pandang masyarakat yang salah mengenai kekayaan. Oleh masyarakat, kekayaan adalah simbol status sosial pada era kapitalis dewasa ini, orang-orang berlomba untuk mengumpulkan kekayaan. Kekayaan seseorang telah disepadankan dengan kesuksesan dan keberhasilannya. Namun pada beberapa orang, mereka mengumpulkan kekayaan dengan cara yang salah, yaitu dengan melakukan korupsi.

Faktor kedua, adalah faktor penegakan hukum yang masih lemah. Mental aparat yang sangat rendah ditambah dengan ketidakprofesionalannya menyebabkan strategi pemberantasan korupsi berjalan compang camping, bahkan tak bergarak sama sekali. Tekad pemberantasan korupsi pada aparat penegak hukum tidak sepenuhnya dihayati dan menjadi sebuah kesatuan tujuan, sehingga seringkali terjadi ketidakselarasan penegakan hukum.

Faktor ketiga, adalah faktor regulasi yang tidak mendukung. Faktor Undang-Undang dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang belum bisa diselaraskan dengan kenyataan di lapangan, membuka berbagai celah dan kelemahan dalam upaya pemberantasan korupsi. Memang tidak dapat dipungkiri bahwa hukum akan selalu berada di bagian terbelakang dan tertinggal dari perkembangan zaman, namun tentunya hal tersebut dapat ditanggulangi dan dihindari sedemikian rupa dengan membuat regulasi peraturan perundang-undangan yang berusaha untuk mencakup hal-hal yang kemungkinan terjadi di masa mendatang yang merupakan tugas dan tanggungjawab daripada para pembuat undang-undang. Selain itu, ketidaktegasan sanksi yang diancamkan kepada koruptor dalam regulasi-regulasi ini, membuatnya bagai macan bergigi dua, bila diterkam sakitnya hanya sebentar. Para koruptor yang terjerat dan terbukti telah melakukan korupsi benar akan dipidana dengan sanksi yang telah diatur dalam regulasi ini, namun karena ketidaktegasannya membuat penikmatan terhadap hasil-hasil yang diperoleh dengan perbuatan korup ini lebih menggiurkan dibandingkan dengan pemidanaan yang singkat dan relatif lemah.

Pidana Denda dan Koruptor

Telah dipaparkan sebelumnya bahwa strategi pemberantasan korupsi telah dilakukan sedemikian rupa yang salah satunya dengan mengancam dengan berbagai macam pidana kepada para pelaku korupsi dengan pidana yang cukup berat jika dibandingkan dengan pidana-pidana lain dalam peraturan perundang-undangan lainnya. Meskipun telah diancam dengan pidana yang relatif berat, namun dalam kenyataannya perilaku korup dan jumlah perkara korupsi justru tidak dapat ditekan bahkan cenderung lebih bertambah.

Tentu terdapat suatu persoalan yang menyebabkan hal ini terjadi. Jika ditengok dan diselidiki, ternyata penyebabnya itu tidak perlu jauh-jauh sampai pada mental masyarakat dan mental aparat, permasalahan itu terletak pada regulasi pemberantasan tindak pidana korupsi itu sendiri. Persoalan regulasi yang dimaksudkan adalah pada ancaman pidananya, yang pada pembahasan kali ini dikhususkan pada pidana dendanya.

Carut marutnya pidana denda yang diatur dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi telah menunjukkan kelemahan dari strategi pemberantasan korupsi sekaligus membuka celah lebar masyarakat untuk melakukan korupsi. Kenapa bisa demikian, berikut di bawah ini terdapat dua contoh kasus yang akan memudahkan kita untuk mengerti persoalan ini.

Si A dan si B adalah sama-sama terdakwa kasus korupsi dan dijerat dengan Pasal 2 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Si A didakwa telah melakukan korupsi sebesar Rp 100.000.000.00 (seratus juta rupiah), sedangkan si B sebesar Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah). Setelah rentetan persidangan, setelah pembuktian dengan mendengarkan keterangan saksi dan pemeriksaan alat bukti lainnya, akhirnya Majelis Hakim dari kedua terdakwa tersebut memutuskan bahwa si A dan si B terbukti telah melanggar Pasal 2 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Vonis bagi si A adalah pidana penjara selama 4 tahun dan pidana denda sebesar Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) yang merupakan pidana minimum dari pasal tersebut. Vonis bagi si B adalah pidana penjara selama 20 tahun dan pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) yang merupakan pidana maksimum dari pasal tersebut.

Letak celahnya dapat kita lihat pada besaran pidana dendanya. Si A yang hanya melakukan korupsi sebesar Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah) justru kemudian menanggung pidana denda 16 kali lipat lebih besar dari uang yang dikorupsinya yaitu sebesar Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah). Bandingkan dengan si B yang melakukan korupsi sebesar Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah) yang justru hanya menanggung pidana denda 25 kali lipat lebih kecil dari yang telah dikorupsinya yaitu sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Dilema keadilan dan celah lebarnya dapat dilihat pada ketidakadilan antara jumlah yang dikorupsi dengan jumlah beban pidana denda, di satu pihak ada kemungkinan seorang terdakwa malah dirugikan sebagaimana yang terjadi pada si A (meskipun itu adalah konsekuensi dari perbuatannya), dan di pihak lainnya ada kemungkinan seorang terdakwa malah diuntungkan sebagaimana yang terjadi pada si B.

Celah penentuan pidana denda yang secara imperatif dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korusi ini telah membuka berbagai celah lainnya dan semakin memperlemah strategi pemberantasan korupsi yang ada. Seharusnya penentuan pidana denda yang diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada hakim pengadilan yang memeriksa dan mengadili perkara a quo dengan mempertimbangkan terlebih dahulu besaran uang yang telah dikorupsi. Misalnya kita tetap mengambil contoh yang di atas, si A yang melakukan korupsi sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), maka apabila kewenangan besaran pidana denda itu telah diberikan seluas-luasnya kepada hakim pengadilan, maka hakim pengadilan dengan berbagai pertimbangan-pertimbangannya seharusnya menghukum si A dengan pidana denda yang tidak terlampau banyak atau tetap pada kewajaran. Sama dengan hal tersebut, maka bagi si B yang telah melakukan korupsi sebesar Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah), maka hakim pengadilan seharusnya menghukum si B untuk membayar denda yang lebih banyak dari yang telah dikorupsinya. Dengan adanya ketentuan seperti ini, maka kemungkinan besar strategi pemberantasan korupsi akan berjalan efektif sebagaimana tujuannya yaitu untuk meminta pertanggungjawaban pidana dan untuk menimbulkan efek jera kepada pelaku dan kepada masyarakat.

Maka dari itu, menanggapi persoalan ini, saran untuk melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dirasa merupakan salah satu jalan untuk melakukan perbaikan dan penguatan terhadap strategi pemberantasan korupsi.

Penutup

Salah satu persoalan utama yang menjadi penyebab kurang berhasilnya strategi pemberantasan korupsi yang ada selama ini terletak pada regulasi peraturan perundang-undangan pemberantasan tindak pidana korupsi itu sendiri. Regulasi yang dimaksudkan terletak pada besaran pidana denda yang telah ditentukan secara imperatif dalam undang-undang yang bersangkutan yang pada suatu keadaan menimbulkan kerugian yang sebesar-besarnya bagi pelaku korupsi dan pihak lainnya justru menguntungkan sebesar-besarnya bagi para pelaku korupsi. Seharusnya penentunan besaran pidana denda itu diserahkan seluas-luasnya kepada hakim pengadilan yang memeriksa dan mengadili pelaku korupsi tersebut. Dengan menerapkan hal tersebut, kemungkinan besar dan sebagai harapan tertinggi strategi pemberantasan korupsi dapat berjalan secara efektif

Sumber-sumber

ICW Annual Report 2009 and 2010

[ReadMore]

Lomba Debat Konstitusi Mahasiswa antar Perguruan Tinggi se-Indonesia Tahun 2011

Lomba Debat Konstitusi

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK) kembali menggelar Lomba Debat Konstitusi Mahasiswa antar Perguruan Tinggi se-Indonesia Tahun 2011. Kegiatan ini akan dilaksanakan MK bekerjasama dengan fakultas hukum universitas se-Indonesia. Sebanyak 96 perguruan tinggi akan menjadi peserta pada kegiatan yang digelar untuk keempat kalinya ini.

Kegiatan ini diselenggarakan sebagai bagian dari tujuan pengenalan MK yang merupakan lembaga negara yang relatif masih baru kepada masyarakat. Selain itu, tujuan lainnya adalah untuk mensosialisasikan perubahan konstitusi dan membangun budaya sadar berkonstitusi.

Konstitusi sebagai hukum tertinggi perlu diketahui oleh segala lapisan masyarakat terutama oleh kalangan civitas akademika. Civitas akademika merupakan pilar pengembangan ilmu pengetahuan. Untuk itu, keberadaannya menempati posisi yang penting untuk turut mendorong dan meningkatkan kemampuan mahasiswa menjelaskan pasal-pasal konstitusi dan penerapannya dalam berbagai peraturan perundang-undangan beserta segenap perubahan-perubahannya.

Dasar pemikiran seperti itulah yang melatarbelakangi pelaksanaan Lomba Debat Konstitusi dengan tujuan khusus untuk mengembangkan budaya perbedaan pendapat secara konstruktif membahas berbagai persoalan konstitusi.

Lomba Debat Konstitusi kali ini dibagi menjadi dua tahapan, yaitu pada TINGKAT REGIONAL sebagai seleksi untuk menuju Tingkat Nasional dan pada TINGKAT NASIONAL yang pesertanya terdiri dari semifinalis peserta dari Tingkat Regional. Untuk temanya sendiri adalah seputar isu-isu menarik mengenai MK, masalah hukum, dan masalah ketatanegaraan.

Seluruh peserta yang merupakan perguruan tinggi se-Indonesia dibagi ke dalam enam regional, sebagai berikut:

Regional I, meliputi wilayah Sumatera, yang dilaksanakan di Universitas Andalas, Padang, Sumatera barat;

Regional II, meliputi wilayah DKI Jakarta, yang dilaksanakan di Universitas Indonesia, Jakarta;

Regional III, meliputi wilayah Jawa Barat, Banten, Kalimantan, yang dilaksanakan di Universitas Padjajaran, Bandung, Jawa Barat;

Regional IV, meliputi wilayah Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta, yang dilaksanakan di Universitas Diponegoro, Semarang, Jawa Tengah;

Regional V, meliputi wilayah Jawa Timur, Bali, NTT, dan NTB, yang dilaksanakan di Universitas Airlangga, Surabaya, Jawa Timur;

Regional VI, meliputi wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua, yang dilaksanakan di Universitas Hasanuddin, Makassar, Sulawesi Selatan.

Lomba Debat Konstitusi Tingkat Regional akan dilaksanakan selama tiga hari dua malam pada periode 3-9 Juni 2011 di masing-masing regional dan nantinya akan bertemu pada Tingkat Nasional untuk memperebutkan JUARA 1 dan JUARA 2.

Hal menarik lainnya adalah peserta Lomba Debat Konstitusi  ini tidak terbatas hanya bagi para mahasiswa yang berlatar belakang ilmu hukum. Semua mahasiswa dari disiplin ilmu dapat mengikutinya, termasuk perguruan tinggi yang tidak memiliki fakultas hukum atau fakultas syariah.

Para peserta dari berbagai latar belakang tersebut akan saling beradu argumentasi di hadapan para juri yang berasal dari berbagai kalangan, baik akademisi, pakar berbagai keilmuan, tokoh nasional, serta para pelaku perubahan UUD 1945.

DEWAN JURI REGIONAL I:

1. Dr. M. Ali Safaat

2. Fajrul Falaakh, S.H., M.Sc.

3. Prof. Dr. Guntur Hamzah

4. Prof. Dr. Syamsul Bachri

5. Prof. Dr. Aswanto

6. Dr. I Dewa Gede Palguna

7. Dr. Ni’matul Huda

8. Dr. Fatmawati

9. Prof. Dr. Arif Hidayat

10. Prof. Dr. Didik Endro

11. Dr. I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani

12. Dr. Zainal Arifin Mochtar

13. Hasrul Halili, S.H., M.A.

DEWAN JURI REGIONAL II:

1. Prof. Dr. Yuliandri

2. Prof. Dr. Saldi Isra

3. Prof. Dr. Eddy OS Hiariej, S.H.

4. Dr. Zainal Arifin Mochtar

5. Dr. Mirza Nasution

6. Dr. Marwan Mas

7. Dr. I Dewa Gede Palguna

8. Dr. Saefuddin

9. Prof. Dr. Arif Hidayat

10. Dr. Susi Dwi Haryanti

11. Dr. Sukardi

12. Dr. Jazim Hamidi

13. Dr. I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani

DEWAN JURI REGIONAL III:

1. Dr. Kurnia Warman

2. Prof. Dr. Eddy OS Hiariej, S.H.

3. Fajrul Falaakh, S.H., M.Sc.

4. Dr. Mirza Nasution

5. Prof. Dr. Syamsul Bachri

6. Dr. Marwan Mas

7. Dr. Zen Zanibar

8. Dr. Saefuddin

9. Winarno Yudho, S.H., M.A.

10. Dr. Fatmawati

11. Prof. Dr. Eko Prasodjo

12. Prof. Dr. Didik Endro P

13. Hasrul Halili, S.H., M.A.

DEWAN JURI REGIONAL IV:

1. Dr. M. Ali Safaat

2. Prof. Dr. Yuliandri

3. Dr. Kurnia Warman

4. Dr. Suharizal

5. Fajrul Falaakh, S.H., M.Sc.

6. Prof. Dr. Guntur Hamzah

7. Dr. Irman Putrasidin

8. Dr. Marwan Mas

9. Dr. Zen Zanibar

10. Winarno Yudho, S.H., M.H.

11. Dr. Mirza Nasution

12. Dr. Susi Dwi Haryanti

13. Dr. Sukardi

DEWAN JURI REGIONAL V:

1. Prof. Dr. Saldi Isra

2. Dr. Kurnia Warman

3. Dr. Suharizal

4. Hasrul Halili, S.H.,M.A.

5. Prof. Dr. Aswanto

6. Dr. Irman Putrasidin

7. Dr. Bambang Widjojanto

8. Dr. Zen Zanibar

9. Dr. Ni’matul Huda

10. Winarno Yudho, S.H., M.A.

11. Dr. Fatmawati

12. Dr. Agus Pramono

13. Dr. Nanik Trihastuti

DEWAN JURI REGIONAL VI:

1. Prof. Dr. Saldi Isra

2. Porf. Yuliandri

3. Dr. Suharizal

4. Dr. Zaina Arifin Mochtar

5. Dr. Bambang Widjojanto

6. Dr. I Dewa Gede Palguna

7. Dr. Nanik Trihastuti

8. Prof. Dr. Esmi Warassih Pujirahayu

9. Dr. Susi Dwi Haryanti

10. Dr. Sukardi

11. Dr. Jazim Hamidi

12. Dr. M. Ali Safaat

13. Dr. I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani

 

Sumber:

www.mahkamahkonstitusi.go.id

http://lombadebatkonstitusi.blogspot.com

[ReadMore]

Asrianto Sultan

Sejarah Sekolah Hukum Indonesia dan Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Gedung Sumpah Pemuda Sekolah hukum yang pertama di Indonesia didirikan oleh Pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1909 dengan nama Rechtsschool. Sekolah ini ditempatkan di Batavia, sebagai realisasi permintaan P.A. Achmad Djajadiningrat, Bupati Serang, untuk keperluan mengisi tenaga-tenaga hukum di pengadilan kabupaten. Sekolah ini pada mulanya terdiri dari Bagian Persiapan dan Bagian Keahlian Hukum. Sekolah Hukum ini kemudian ditingkatkan menjadi suatu lembaga pendidikan tinggi dengan nama Rechtshogeschool atau Faculteit der Rechtsgeleerdheid, yang dibuka pada tanggal 28 Oktober 1924 oleh Gubernur Jendral D. Fockt di balai sidang Museum van het Bataviasche Vennootschap van Kunsten en Wetenschappen di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta. Seorang Guru Besar Belanda kenamaan, Prof. Mr. Paul Scholten ditunjuk untuk memimpin Rechtshogeschool tersebut. Dengan dibukanya Sekolah Tinggi Hukum ini, maka pada tanggal 18 Mei 1928 Sekolah Hukum ditutup.

Kedua nama tersebut di atas dipergunakan dalam peraturan perguruan tinggi pada waktu itu, yaitu Hooger Onderwijs-Ordonnantie (S.1924 No. 456, dirubah antara lain oleh S. 1926 No. 338 dan No. 502, S. 1927 No. 395, S. 1926 No. 348, S. 1929 No. 222, S. 1932 No. 14, S. 1933 No. 345, S. 1934 No. 529).

Menurut peraturan tersebut di atas, mata kuliah yang diberikan pada Rechtshogeschool adalah (pasal 9): Pengantar Ilmu Hukum, Hukum Tata Negara dan Administrasi, Hukum Perdata dan Acara Perdata, Hukum Pidana dan Acara Pidana, Hukum Adat, Hukum dan Pranata Islam, Hukum Dagang, Sosiologi, Ilmu Pemerintahan, Ilmu Bangsa-bangsa Hindia Belanda, Bahasa Melayu, Bahasa Jawa, Bahasa Latin, Filsafat Hukum, Asas-asas Hukum Perdata Romawi, Hukum Perdata Internasional, Hukum Intergentil, Kriminologi, Psikologi, Ilmu Kedokteran Forensik, Hukum Internasional, Hukum Kolonial Luar Negeri, Sejarah Hindia Belanda dan Statistik. Dengan keputusan Gubernur Jenderal keduapuluh empat mata kuliah tersebut di atas masih dapat ditambah untuk menjaga agar pendidikan hukum dapat mengikuti dan mengarahkan perkembangan masyarakat.

Lama pendidikan di Rechtshogeschool adalah lima tahun yang dibagi dalam dua tahap. Tahap pertama diselesaikan dalam dua tahun dengan ujian kandidat (candidaatsexamen), dan tahap kedua dengan ujian doktoral (doctoraal-examen). Pada tahun yang terakhir, yang dikenal sebagai ujian doktoral bagian ketiga terdapat pemecahan dalam empat jurusan (richtingen) yang dapat dipilih mahasiswa, yaitu: Hukum Keperdataan, Hukum Kepidanaan, Hukum Ketatanegaraan, dan Sosiologi-Ekonomi. Mereka yang telah lulus ujian ini berhak memakai gelar Meester in de Rechten (pasal 10). Gelar ini memberikan kewenangan kepada yang bersangkutan untuk diangkat menjadi: (a) advokat dan pengacara serta jabatan-jabatan dalam bidang kehakiman lainnya, dan (b) pegawai pemerintah serta dalam bidang pendidikan (pasal 20). Peraturan pendidikan Rechtshogeschool telah dikeluarkan dalam S. 1924 No. 457 yang telah ditambah dan diubah terakhir oleh S. 1936 No. 106 dan 438.

Pada masa pendudukan Jepang (1942-1945) Rechtshogeschool ditutup dan baru dibuka kembali pada tahun 1946 dengan nama Faculteit der Rechtsgeleerdheid en Sociale Wetenschappen sebagai bagian dari Nood-Universiteit van Indonesië (dibuka 21 Januari 1946). Lembaga pendidikan tinggi ini didirikan oleh pemerintahan NICA (Netherlands' Indies Civil Administration).

Pemerintah Republik Indonesia telah mendirikan lembaga pendidikan tingginya sendiri lima bulan sebelum itu dengan nama Balai Perguruan Tinggi Republik Indonesia yaitu pada tanggal 19 Agustus 1945. Lembaga ini pada mulanya terdiri atas empat fakultas, yaitu Kedokteran, Farmasi, Hukum dan Sastra. Meskipun sebagian dari kegiatan Balai Perguruan Tinggi Republik Indonesia ini dialihkan ke luar Jakarta (ke daerah R.I. yang berpusat di Yogyakarta) tetapi sebagian besar kegiatan masih berada di Jakarta di bawah pimpinan antara lain: Prof. dr. Sarwono Prawirohardjo, Prof. dr. Sutomo Tjokronegoro, Prof. dr. Slamet Iman Santoso dan Prof. Mr. Sudiman Kartohadiprodjo.

Dengan adanya pengakuan kedaulatan Republik Indonesia pada tanggal 27 Desember 1949, maka pada tanggal 30 Januari 1950 telah dikeluarkan Undang-undang Darurat No. 7 tahun 1950, yang memberi kewenangan kepada Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan untuk mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan bagi pembinaan lembaga pendidikan tinggi di Indonesia.

Pada tanggal 2 Pebruari 1950 terjadilah perundingan antara pihak Republik Indonesia (diwakili antara lain oleh dr. Abu Hanifah) dengan pihak Belanda bertempat di Aula Fakultas Kedokteran, Jalan Salemba No. 6 Jakarta. Perundingan ini tidak berjalan dengan semestinya dan berakhir dengan kekacauan. Akan tetapi pada hari itulah juga lahir suatu lembaga pendidikan baru, yang bernama Universiteit Indonesia (kemudian menjadi Universitas Indonesia).

Universitas ini merupakan penggabungan dari Universiteit van Indonesië dengan Balai Perguruan Tinggi Republik Indonesia. Termasuk di dalamnya adalah penggabungan dari Faculteit der Rechtsgeleerdheid en Sociale Wetenschappen dengan Fakultas Hukum Balai Perguruan Tinggi Republik Indonesia, dengan nama Fakulteit Hukum dan Pengetahuan Masyarakat (dengan Dekan: Prof. Mr. Djokosoetono dan Panitera: Prof. Mr. Dr. Hazairin).

Kurikulum dan sistem pendidikan yang berlaku di Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat pada dasarnya mengambil dari Faculteit der Rechtsgeleerdheid en Sociale Wetenschappen. Perubahan terjadi pada tahun 1969 dengan dilakukannya penyesuaian kepada keputusan-keputusan Konperensi Dinas Antara Fakultas Hukum Pembina se-Indonesia (Yogyakarta, 29-31 Agustus 1968) dan kemudian penyesuaian dengan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.0198/U/1972, tanggal 30 Desember 1972, tentang kurikulum minimal. Namun demikian, pola kurikulum maupun sistem pendidikan tidak berbeda jauh dengan pola lama Faculteit der Rechtsgeleerdheid en Sociale Wetenschappen, kecuali adanya penambahan mata kuliah, diintroduksikannya sistem studi terpimpin dan pembagian tahun kuliah dalam semester.

Perubahan yang cukup mendasar dilandaskan pada Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0124/U/1979, tanggal 8 Juni 1979 tentang Sistem Kredit Semester (peraturan tahun 1972 dan 1979 ini telah diubah lagi dengan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada tanggal 26 Juni 1982, yaitu No. 0211/U/1982 dan No.0212/U/1982). Berdasarkan peraturan-peraturan terakhir inilah telah dikeluarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia No. 121/SK/D/FH/7/82, tanggal 31 Juli 1982. Perlu pula diperhatikan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No. 30/DJ/KEP/1983, tanggal 27 April 1983 tentang Kurikulum Inti Program Pendidikan Sarjana Bidang Hukum yang telah dijabarkan ke dalam Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia No. 210/SK/D/ FH/7/1986.

Perubahan dalam organisasi fakultas terjadi pada tahun 1959 dengan dibukanya Jurusan Publisistik. Pada tahun 1960 Fakultas Hukum membuka pula pendidikan dengan kuliah sore yang dikenal dengan nama Bagian Extension Course atau Fakultas Hukum Bagian Sore yang lebih diperuntukkan bagi mahasiswa yang telah bekerja. Pembukaan Bagian Extension ini didasarkan pada Surat Keputusan Ketua Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat Prof. Mr. Djokosoetono No. 4/915/Ib/61/K tanggal 1 Agustus 1961. (Berdasarkan SK Dekan No. 92/I/4/1994 tanggal 30 April 1994 sekarang program tersebut dinamakan Program Ekstension Fakultas Hukum UI).

Sebagaimana dikemukakan di atas, sejak Februari 1950 nama Fakultas diganti menjadi Fakultas Hukum dan Ilmu Pengetahuan Kemasyarakatan. Dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Perguruan Tinggi No. 42, ter-tanggal 6 Mei 1968, maka Fakultas Hukum dan Ilmu Pengetahuan Kemasyarakatan (dikenal pula dengan singkatan FH & IPK) dipecah menjadi Fakultas Hukum dan Fakultas Ilmu Pengetahuan Kemasyarakatan (mulai 1 Pebruari 1968 dan selesai sepenuhnya pada 1 April 1969), kemudian dikenal dengan nama Fakultas Ilmu-Ilmu Sosial dan sekarang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

Suatu bagian pendidikan yang sudah sejak semula berada di Fakultas adalah pendidikan notariat (lebih dikenal dengan nama Jurusan Notariat). Pendidikan ini telah ada sejak penggabungan tahun 1950 (pada masa Universiteit van Indonesië pendidikan ini dipimpin oleh Prof. Mr. Slamet, dan pada masa Universitas Indonesia pimpinan awal dipegang oleh Prof. Mr. Tan Eng Kiam dan Prof. Mr. R. Soedja). Sejak tahun 1965, dengan dihapusnya ujian negara untuk tingkat I dan tingkat II pendidikan notariat, maka pendidikan ini secara resmi bersifat universiter dan disebut sebagai Jurusan Notariat pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia dengan lama pendidikan dua tahun. Sekarang jurusan ini dikenal sebagai Program Spesialis Notariat dan Pertanahan.

Pada tahun 1979 Fakultas Hukum mulai merencanakan pembukaan suatu program pendidikan pasca sarjana (Stratum-2) guna memberikan pendidikan spesialisasi dan persiapan penulisan disertasi kepada lulusan fakultas hukum. Untuk itu telah dibentuk Panitia Kerja Persiapan Pembentukan/Penyusunan Program Pasca Sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang diketuai oleh Mardjono Reksodiputro, S.H., MA. Menurut SK Dekan No. 49 tahun 1979 (20 Oktober 1979) tugas panitia harus selesai dalam waktu enam bulan. Karena tugas ini belum selesai pada waktu tersebut, maka diadakanlah perubahan personalia dan perpanjangan jangka waktu dengan SK Dekan No. 52 dan No. 63 tahun 1980 dengan ketua yang sama. Tugas Panitia dapat diselesaikan pada tanggal 16 Januari 1981 dengan menyarankan kurikulum, dosen serta pembagian dalam tiga program studi. Tugas persiapan selanjutnya dilakukan oleh suatu panitia baru yang diketuai oleh Dr. Koesnadi Hardjasoemantri, S.H. dengan SK Dekan No. 82 tahun 1981 (19 Januari 1981), yang selanjutnya memimpim program ini selaku Koordinator Bidang Ilmu Hukum Fakultas Pasca Sarjana UI (sekarang: Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia).

Urutan Dekan Fakultas Hukum selama ini adalah sebagai berikut: Prof. R. Djokosoetono, S.H. (alm. 1950-1962), Prof. Soejono Hadinoto, S.H. (alm. 1962-1964), Prof. R. Subekti, S.H. (1964-1966), Prof. Oemar Seno Adji, S.H. (alm. 1966-1968), Prof. R. Soekardono, S.H. (alm. 1968-1970), Padmo Wahjono, S.H. (alm. 1970-1978), Ny. S.J. Hanifa Wiknjosastro, S.H. (1978-1984), Mardjono Reksodiputro, S.H., MA (1984-1990), Prof. Dr. Ch. Himawan, (1990-1993), dan Prof. R.M. Girindro Pringgodigdo, S.H. (alm, 1993-1998).

Dengan wafatnya Prof. R.M. Girindro Pringgodigdo, S.H., pada tanggal 3 April 1997, jabatan dekan diteruskan oleh Prof. Dr. Sri Setianingsih Suwardi, S.H., M.H. sebagai pejabat Dekan sampai dengan ditetapkan dekan yang baru, Abdul Bari Azed, S.H., M.H. (1999-2003), Prof. Hikmahanto Juwana, S.H., LL.M., Ph.D. (2004-2008)

Kemudian yang menjabat sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI) pada saat postingan ini diturunkan adalah Prof. Safri Nugraha, S.H., LL.M., Ph.D.

 

Sumber: http://law.ui.ac.id

 

[ReadMore]

Download File Presentasi Hukum

Hukum Acara Pidana

- Pengantar Lengkap ‘Hukum Acara Pidana’ DOWNLOAD

[ReadMore]

Prinsip-Prinsip Pembatasan Hukum Pidana menurut Nigel Walker

Prinsip-prinsip pembatan hukum pidana menurut Nigel Walker adalah sebagai berikut:

1. Hukum pidana hanya untuk pembalasan

2. Hukum pidana jangan digunakan yang tidak membahayakan

3. Hukum pidana jangan dipakai jika ada sarana lain yang efektif

4. Hukum pidana jangan dipakai jika akibat yang timbul lebih besar daripada tindak pidana itu sendiri

5. Larangan hukum pidana mengandung sifat berbahaya daripada perbuatan yang akan dicegah

Sumber: http://rommypratama.blogspot.com

[ReadMore]

Situs Resmi Wakil Presiden Republik Indonesia

Situs Resmi Wakil Presiden Republik Indonesia ini dapat diakses di www.wapres.go.id.

Tampilan Beranda Situs Resmi Wakil Presiden Republik Indonesia

Situs ini menjadi media komunikasi dan informasi antara Wakil Presiden – Prof. Dr. Boediono yang saat ini menjabat sebagai Wakil Presiden RI Periode 2009-2010 – dengan masyarakat luas. Dikemas dengan tampilan elegan dengan berbagai pilihan widget informasi, di antaranya yaitu:

Agenda Wapres

Agenda Wapres

 

 

 

Agenda Wapres berisikan informasi seputar agenda kegiatan dari Wakil Presiden: hari, bulan, & tahun.

Berita Wapres

Berita Wapres

 

 

 

 

 

Berita Wapres berisikan uraian lengkap mengenai pelaksanaan agenda Wapres

Ruang Media

Ruang Media

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ruang Media berisikan informasi seputar hal-hal yang dipublikasikan ke publik secara rinci.

Foto Kegiatan

Foto Kegiatan

 

 

 

 

 

 

 

Foto Kegiatan layaknya sebuah galeri foto online mengenai kegiatan-kegiatan Wapres.

Ucapan & Pemikiran

Ucapan & Pemikiran

 

 

 

 

 

 

 

Ucapan & Pemikiran berisikan kata-kata atau kalimat yang pernah ucapkan atau dilontarkan oleh Wapres sebagai kata-kata renungan, mutiara, pembakar semangat, dan makna kata lainnya yang patut untuk diketahui masyarakat

Membangun Daerah

Membangun Daerah

 

 

 

 

 

 

Berisikan tulisan-tulisan yang memfokuskan diri membahas permasalahan di daerah-daerah di nusantara.

Video

Video

 

 

Video berisikan rekaman video-video kegiatan Wapres

Karya Boediono

Karya Boediono

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karya Boediono berisikan artikel-artikel atau postingan yang merupakan buah pikir dari Wapres mengenai pembahasan dan permasalahan yang ada.

[ReadMore]

Asrianto Sultan

,